Minggu, 08 Agustus 2010

SEJARAH KEUANGAN



BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Buku sejarah Kesatuan Keuangan Kodam IV/Diponegoro ini disusun atas dasar Surat Telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor ST / 431 / 2010 tanggal 23 April 2010 tentang perintah penyusunan dan penulisan buku sejarah satuan masing-masing. Penulisan Buku Sejarah ini disusun dengan maksud untuk menghimpun semua data, peristiwa dan andil perjuangan yang telah ditunjukkan oleh Kudam IV/Diponegoro sejak perjuangan fisik, pembenahan personel termasuk administrasinya yang tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan Organisasi TNI Angkatan Darat.

b. Terbentuknya Badan keuangan tingkat Kotama tidak lepas dari peran dan jasa sesepuh dan para pendahulu yang dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah bersusah payah meletkkan landasan yang kokoh dalam membangun Korps Keuangan.

c. Buku ini berisi tentang sejarah sekitar pembentukan Kudam IV/Diponegoro, kondisi pada saat pembentukan dan perkembangannya termasuk personel serta meteriil yang digunakan sejak dibentuk sampai dengan saat ini.

2. Maksud dan Tujuan. Buku Sejarah Kudam IV/Diponegoro ini dibuat sebagai bahan bagi satuan atas dalam rangka penyusunan naskah sejarah kodam IV/Diponegoro.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Dalam penulisan buku sejarah Keuangan ini diusahakan mencakup seluruh wilayah dimana Kesatuan Keuangan Kodam IV/Diponegoro mempunyai Pekas-Pekas Gabungan Daerah (Pekas Gabrah) yang memiliki satuan pelayanan sesuai area servis di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Salatiga dan Surakarta.
Buku sejarah satuan ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.
BAB II SEKITAR PEMBENTUKKAN.
BAB III PERKEMBANGAN SATUAN KUDAM IV/DIPONEGORO.
BAB IV PEMBINAAN SATUAN KUDAM IV/DIPONEGORO
BAB V PENGABDIAN KUDAM IV/DIPONEGORO
BAB VI PENUTUP


BAB II
SEKITAR PEMBENTUKAN


4. Latar belakang pembentukan.

a. Antara tahun 1945 – 1950 adalah merupakan masa pergolakan revolusi setelah Indonesia merdeka, dimana Negara yang baru dilahirkan ini masih mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan alam masyarakat Indonesia. Tahun-tahun itu merupakan masa penuh tantangan bagi rakyat Indonesia, dan kekacauan system pemerintahan adalah merupakan hal yang wajar bagi sebuah bangsa yang baru merdeka. Hal ini dapat kita lihat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan militer (Angkatan Perang) di Indonesia. Pemerintah masih mengandalkan kekuatan diplomasi, karena hal ini merupakan satu-satunya pilihan untuk menghadapi Pemerintahan Belanda yang masih ingin kembali menguasai Indonesia.

b. Dalam situasi yang belum menentu tersebut, pada awal dibentuknya organisasi ketentaraan, yakni yang ditandai dengan lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945, secara normal organisatoris serta nama Badan Keuangan memang belum dikenal. Akan tetapi, meskipun waktu itu organisasi ketentaraan kita belum dapat berfungsi dan berjalan secara tertib dan teratur, namun penyelenggaraan fungsi-fungsi pengurusan Keuangan seperti yang kita kenal sekarang ini, sesungguhnya telah mulai diletakkan dasar-dasarnya.

c. Kelahiran Kudam IV/Diponegoro tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan Kodam IV/Diponegoro itu sendiri, yang pada saat pembentukan dengan nama “DIVISI DIPONEGORO“. Karena kebutuhan organisasilah maka dirasakan sangat perlu adanya suatu wadah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Divisi Diponegoro, sehingga dibentuklah Keuangan Divisi Diponegoro dengan nama “KEUANGAN DAERAH/DIVISI DIPONEGORO“.

5. Pemrakarsa dan Pembentukan.

a. Pemrakarsa. Pemrakarsa awal dibentuknya Keuangan Divisi Diponegoro adalah LETJEN URIP SUMOHARDJO (Kepala Staf Markas Tertinggi TKR).

b. Pembentukan. Keuangan Daerah/Divisi Diponegoro dibentuk pada tanggal 27 Oktober 1945 bersamaan dengan terbentuknya Jawatan Keuangan Markas Tertinggi TKR.

c. Tempat dibentuknya Keuangan Daerah/Divisi. Pembentukan Keuangan Daerah/Divisi Diponegoro bertempat di “HOTEL MERDEKA“ (Hotel Garuda) Jogyakarta, bersamaan dengan dibentuknya Jawatan Keuangan Markas Tertinggi TKR.
d. Keadaan pada saat dibentuk
1) Pimpinan. Pimpinan Keuangan Daerah/Divisi Diponegoro pada saat itu ada dua yaitu Pimpinan sektor Wonosobo dan Pimpinan sektor Solo. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bergabung menjadi satu akibat perang Gerilya, maka pengurusan Administrasi Keuangan terbagi di dua tempat tersebut, yang di Wonosobo dan sekitarnya dipimpin oleh Mayor TNI R. Soerjo (Mayjen TNI Purn) kemudian yang di Solo dan sekitarnya dipimpin oleh Kapten Adm. Mil. RS. Hoemardani (Mayjen TNI Purn).
2) Personel.
a) Mayor TNI R. Soerjo sebagai pimpinan Administrasi sektor Wonosobo dibantu oleh :
(1) Letnan Muda J. Suhartin sebagai Kepala Urusan Pegawai.
(2) Lettu Sudargo sebagai Kepala Bagian Kredit.
(3) Sersan Sumarman sebagai Kepala Bagian Perlengkapan.

b) Kapten Administrasi Militer RS. Hoemardani sebagai Pimpinan Administrasi sektor Solo.
3) Organisasi / Kesatuan. Karena situasi dan kondisi pada saat itu, keuangan Daerah / Divisi Diponegoro yang melaksanakan pengurusan Administrasi Keuangan terbagi di dua wilayah ( Wonosobo dan Solo). Hal ini untuk mendukung kebutuhan seluruh Prajurit diwilayah Divisi Diponegoro baik Keuangan, Logistik dan Perbekalannya.
4) Materiel. Pada saat itu yang digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan tugas penyelengaraan Administrasi Keuangan menggunakan sarana tradisional yaitu Simpoa sebagai alat hitung.
5) Sebagai bahan informasi bahwa personel-personel tersebut diatas adalah murni personel Keuangan yang pada saat itu benar-benar mendukung kebutuhan organisasi baik dari segi Keuangan maupun Perbekalan.

BAB III
PERKEMBANGAN SATUAN KUDAM IV/DIPONEGORO


6. Pimpinan.

a. Unsur pimpinan. Setelah situasi dan kondisi memungkinkan atau (setelah serangan umum 1 Maret 1949) maka Administrasi Keuangan baru dapat disatukan di kota Semarang bermarkas di kantor Divisi “A” jalan Pemuda Semarang (sekarang Museum Diponegoro) dipimpin oleh Mayor TNI R. Soerjo dan wakilnya adalah Kapten Administrasi Militer RS. Hoemardani dari tahun 1949 s.d. 1950.
b. Seiring berjalanya waktu, maka Keuangan Daerah / Divisi Diponegoro mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Pembantu Inspektur atau (PI) yang pertama adalah Kapten Hadiman menjabat dari tahun 1950 s.d. 1952, penggantinya berturut-turut sebagai berikut :
1) Kapten Cku R. Soedjono Nrp. 16963 Tmt 1952 s.d. 1957
2) Kapten Cku Soekardi Nrp. 16973 Tmt 1957 s.d. 1959
3) Mayor Cku W. Sarwono Nrp. 16970 Tmt 1959 s.d. 1965
4) Letkol Cku K. Arifin Nrp. 17003 Tmt 1965 s.d. 1967
5) Letkol Cku AK. Soedibyo Nrp. 15329 Tmt 1967 s.d. 1969
6) Letkol Cku Utoyo Ismail Nrp. 16882 Tmt 1969 s.d. 1971
7) Kolonel Cku Soemardjo Nrp. 278440 Tmt 1971 s.d. 1975
8) Kolonel Cku R.O. Sobandi ADS Nrp. 163895 Tmt 1975 s.d. 1978
9) Kolonel Cku M.A. Soegeng Nrp. 276345 Tmt 1978 s.d. 1982
10) Kolonel Cku M. Imran Abidin Nrp. 19166 Tmt 1982 s.d. 1986
11) Kolonel Cku I. Made Wiyana Nrp. 20282 Tmt 1986 s.d. 1989
12) Kolonel Cku Koesmo Joewono Nrp. 20304 Tmt 1989 s.d. 1992
13) Kolonel Cku Soepono Nrp. 20300 Tmt 1992 s.d. 1995
14) Kolonel Cku AA. Suhendar Nrp. 27492 Tmt 1995 s.d. 1998
15) Kolonel Cku Sunardi Nrp. 25292 Tmt 1998 s.d. 2000
16) Kolonel Cku Sonny HW , S.IP. Nrp. 28148 Tmt 2000 s.d. 2004
17) Kolonel Cku M. Harry Soelarso Nrp. 30353 Tmt 2004 s.d. 2006.
18) Kolonel Cku Willy Widjaja, S.E. NRP. 31968 Tmt 2006 s.d. 2009
19) Kolonel Cku Sunaryo, B. Sc. NRP 31528 Tmt 2009 s.d. Skrng

7. Personel

a. Daftar susunan personel murni dari Keuangan yang pertama antara lain :
1) Letda Sudargo sebagai Kepala Bagian Kredit.
2) Lettu Sutiarto, Lettu Prasojo dan Lettu Murbay Hadi sebagai Kepala Inspeksi/Pengawas.
3) Serma Sunardi sebagai Kepala Bagian Umum.
4) Serma Sumino sebagai Kepala Bagian Urusan Dalam merangkap Urusan Pendidikan.

b. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang makin berkembang maka, disamping personel tersebut diatas juga merekrut personel-personel dari Corps lain.

8. Perkembangan Organisasi.

a. Sejak terbentuknya Keuangan Daerah/Divisi Diponegoro pada tahun 1945 maka organisasi Keuangan Daerah/Divisi Diponegoro telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya :

1) Jawatan Administrasi Militer Divisi III
2) Jawatan Administrasi Militer Teritorium III
3) Jawatan Administrasi Militer Teritorium IV
4) Jawatan Administrasi Militer Teritorium Jateng
5) Inspektorat Keuangan Daerah Militer VII/Diponegoro
6) Jawatan Keuangan VII/Diponegoro
7) Kudam VII/Diponegoro dan yang terakhir
8) Kudam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang

b. Berdasarkan Keputusan kasad Nomor Kep/59/IX/1985 tanggal 18 september 1985 maka ditetapkan tentang Organisasi dan Tugas Kudam yang sampai saat ini telah mengalami dua kali validasi Organisasi yaitu :

1) Tahun 2004 sesuai keputusan Kasad Nomor kep/70/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Keuangan Komando Daerah Militer (Kudam).

2) Tahun 2006 sesuai keputusan Kasad Nomor kep/41/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tugas Keuangan Komando Daerah Militer (Kudam) yang sampai saat ini masih dipakai.

c. Pekas. Pekas adalah Badan Pelaksana Kakudam untuk menyelenggarakan pelayanan dan pengurusan administrasi keuangan kepada satuan-satuan yang ditunjuk secara areal service, berdasarkan beban tugasnya dibentuk sesuai kebutuhan, terdir dari :

a) Pekas Tingkat I dipimpin Papekas yang dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Letkol Cku berada di Magelang dan Semarang.
b) Pekas Tingkat II dipimpin Papekas yang dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cku berada di Korem 071/WK Purwokerto, Korem 072/PMK Yogjakarta, Korem 073/ MKT Salatiga, Korem 074/WT Solo dan di Makodam IV/Diponegoro.
c) Pekas Tingkat III dipimpin Papekas yang dijabat oleh Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cku berada di Tegal, Pati, Rindam IV/Diponegoro Magelang dan di Kodim 0733/BS Semarang.
d) Pekas Tingkat IV dipimpin Papekas yang dijabat oleh Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan Cku berada di Yon Armed-3 Magelang.

d. Peta Dislokasi Pekas dan satuan pelayanan (Terlampir).

e. Struktur Organisasi Keuangan Kodam.

9. Materiel. Sebagai alat bantu dibidang penyelenggaraan Administrasi Keuangan, pada saat itu digunakan beberapa alat diantaranya sebagai berikut :

a. Simpoa
b. Telmacine
c. Mesin Tik
d. Komputer

Alat bantu yang digunakan tersebut diatas berturut-turut disesuaikan dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta kebutuhan organisasi. Dengan adanya Komputerisasi saat ini data-data dapat disajikan lebih cepat, tepat dan benar. Dengan demikian peranan keuangan sebagai unsur Administrasi dalam hal melaksanakan pelayanan dan pengurusan Keuangan Negara dapat lebih ditingkatkan.

                                                                                                      BAB IV
PEMBINAAN SATUAN KUDAM IV/DIPONEGORO

10. Pendidikan dan Latihan (Diklat).

a. Pada tahun 1950 untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan terciptanya personel yang terdidik dan terlatih maka diadakan kursus/pendidikan BETAAL MEESTER (Juru Bayar) pesertanya para Bintara.
Setelah itu diadakan lagi pendidikan MILITAIRE KAS HOUDER (Pemegang Kas Militer/PKM) di Semarang, untuk mengikuti pendidikan Militaire Kas Houder peserta harus bisa berbahasa Belanda (tanpa melihat pangkat), pada saat itu yang melaksanakan tes untuk masuk pendidikan ini adalah Mayor Yansen dari NMM (NEDERLANDS MILITAIRE MISSI).

b. Selanjutnya ditiap teritorium diadakan sekolah Kader Administrasi Militer “A” (SKAM”A”) dan sekolah Administrasi “B” (SKAM “B” ) dengan tenaga pengajar (Instruktur) dari anggota Missi Belanda dan Direktur SKAM “A” dan SKAM “B”.

c. Pendidikan lain yang dibuka yaitu SPAM (Sekolah Perwira Administrasi Militer) sampai pada tahun 1954 di Bandung yang kemudian dibukalah Pusat Pendidikan Keuangan (PUSDIKKU) di Bandung, dimana telah banyak mencetak personel-personel Keuangan yang handal dan sampai saat ini sebagian besar personel Kudam IV/Diponegoro pernah di didik di Pusdikku Kodiklat TNI AD baik Perwira, Bintara maupun Tamtama.

11. Pembinaan Jiwa Korsa (Esprit De Corps)
a. Sejak terbentuknya Keuangan Divisi dan lainnya maka personel Keuangan menjadi semakin banyak dan tersebar diseluruh pelosok tanah air, untuk mewadahi personel keuangan yang semakin banyak tersebut agar mempunyai satu Visi dan Persepsi yang sama didalam melaksanakan tugasnya dibidan keuangan maka dipandang perlu wadah yang resmi sebagai tempat bernaungnya warga Keuangan. Wadah tersebut diwujudkan dengan adanya ikrar bersama yang menyatakan bahwa DAMAD (Sekarang DITKUAD) merupakan “Rumah Asal“ dari warga CKU dimanapun berada dan ditugaskan.

b. Selanjutnya personel-personel yang diwadahi Corps Keuangan tersebut mendapatkan pembinaan jiwa korsa dengan tujuan mereka bangga akan Corpsnya, mencintai Corpsnya dan tugas-tugas yang di embanya.
Pembinaan tersebut antara lain :
1) Bagi Personel CKU yang masih aktif yaitu :
a) Dengan seringnya pemberian Santiaji.
b) Penerbitan buku-buku seputar warga CKU.
c) Peringatan HUT CKU yang diselengarakan setiap tahun dengan mengundang warga keuangan baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan dan warga keuangan yang berdinas diluar badan-badan keuangan.

2) Bagi Personel CKU yang sudah Purnawirawan.

a) Adanya PAGAKU (Paguyuban Warga Keuangan) ditiap-tiap daerah jajaran Kudam IV/Diponegoro yang dilaksanakan setiap bulan dengan sarana melaksanakan arisan.
b) Kegiatan anjangsana kepada beberapa warga keuangan yang sudah Pensiun baik Militer maupun PNS ataupun janda (Warakawuri), yang dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan HUT Korps Keuangan.


BAB V
PENGABDIAN

12. Kesuksesan.

a. Dibidang Pendidikan dan penugasan Kapten Administrasi Militer RS. Hoemardani pernah mengikuti pendidikan di Amerika yaitu STAF and College.

b. Personel Keuangan mendapat kepercayaan `untuk mengelola FINEC ( FINANCIAL ECONOMI ) untuk membenahi perbankan dan Ekonomi Nasional yang pada saat itu kurang tertib Administrasinya.

c. Kepercayaan yang diberikan pada personel keuangan untuk ditugaskan di Bank-bank setelah sukses mengelola Finec.

d. Tahun 2007 Kudam IV/Diponegoro berhasil meraih Juara I Lomba Tertib Administrasi Keuangan tingkat Ku Kotama / Balakpus dalam rangka HUT Ke-62 Keuangan TNI Angkatan Darat tahun 2007.

13. Kegagalan. Pada tahun 1989 Pernah diberlakukan ketentuan penundaan kenaikan pangkat bagi seluruh personel-personel keuangan, akibat ulah oknum dari Corps keuagan sendiri, hal ini dikarenakan lemahnya sistem dan pengawasan sehingga ada celah - celah yang memungkinkan untuk berbuat yang tidak tepat atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
Hal ini sempat menimbulkan keresahan bagi personel Corps Keuangan karena sebagian merasa tidak bersalah tapi ikut menerima dampaknya.




BAB VI
PENUTUP

Diterbitkannya Buku Sejarah Keuangan Kodam IV/Diponegoro ini dengan maksud untuk memberikan data dan gambaran perjuangan dan peranan Keuangan TNI-AD, khususnya Kudam IV/Diponegoro sejak lahirnya sampai dengan menjelang usianya yang ke-65 (yakni 27 Oktober 2010), serta untuk melengkapi buku Sejarah Perjuangan kita kepada warga TNI-AD dan masyarakat, khususnya bagi warga Keuangan dimanapun berada.

TNI Angkatan Darat, Direktorat Keuangan Angkatan Darat dan Keuangan Kodam IV/Diponegoro dari tahun ke tahun terus maju baik dalam pengorganisasian maupun dalam kemampuan teknologi, karenanya harus mampu menyesuaikan diri dengan derap langkah dari perjuangan bangsanya. Ia tidak pernah statis, apalagi mundur. Tetapi bagaimanapun majunya, bagaimanapun modern lahiriahnya, namun watak pribadi dan ciri-ciri Prajurit Keuangan dengan sesanti ”CATUR BRATHA” yaitu ” SUCI – BHAKTI – KARYA – UTAMA” tidak boleh berubah.

Akhirnya semoga buku ini dapat memberikan hikmah yang sangat berharga bagi setiap pembacanya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayah-Nya serta meridhoi usaha-usaha yang luhur dalam rangka usaha pewarisan semangat juang TNI-‘45 dikalangan prajurit TNI-AD, khususnya bagi warga Keuangan Kodam IV/Diponegoro.

Semarang, Juli 2010

Kepala Kudam IV/Diponegoro




Sunaryo, B.Sc.
Kolonel Cku NRP 31528

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar